LAPORAN KEUANGAN

Tugas ASP kali ini menghitung laporan keunagan Kabupaten Tanahmas Raya.

untuk melihat hasil laporannya bisa langsung KLIK DISINI

Pemerintahan Jepang

Tugas ASP kalo ini akan membahas sitem akuntasin pemerintahan luar negri. kita sebagai calon seorang akuntan seharusnya tidak hanya mempelajari sistem akuntansi dalam negri saja. 

Di sini saya akan mempelajari sistem akutansi di sebuah negara maju yaitu Jepang. Untuk lebih lanjut kita pelajari histtory dari Negara Jepang tersebut

http://www.hp.jicpa.or.jp/english/accounting/history/index.html

Setelah kita ahu histtory dari Jepang, saya akan membahas sistem akuntansi sebuah bank di Jepang yang sudah terkenal. untuk tau bagaimana sistem akuntansinya bisa langusung klik di bawah ini KLIK

APBD Kabupaten di Seluruh Indonesia

Tugas kali ini adalah membahas tentang APBD Kabupaten seluruh Indonesia. yang setelah saya baca sekilas ternyata bahwa di Provinsi Jawa Tengah ternyata dari 35 kabupaten dan kota, hanya ada 2 kabupaten/kota yang menunjukkan SURPLUS, yaitu kabupaten Temanggung dan ibukota Jawa Tengah yang tercinta, kota Semarang.
Untuk lebih jelas dan tau berapa besar APBD di semua Kabupaten di wilah indonesia maka bisa langsung membuka http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=ph&id=175

APBD Pemerintah Kabupaten Bantul

-->

Data Pokok Pembangunan

EKONOMI DAN KEUANGAN

APBD                          

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. APBD Kabupaten Bantul yang dipergunakan untuk membiayai belanja rutin (belanja aparatur daerah) dan belanja pembangunan (belanja pelayanan publik) semakin tahun semakin meningkat

-->

1,2 Triliun APBD Bantul Th 2012, untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan

Terkait rilis Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) beberapa waktu lalu yang menempatkan Kabupaten Bantul merupakan salah satu diantara lima daerah di Indonesia yang terancam bangkrut , pemerintah Bantul membantah.

Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (18/4) mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul 50 (Lima puluh) persen atau senilai Rp. 1,2 triliun lebih pemanfaatan dialokasikan bagi peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut menurut Bupati dan jajarannya dipandang dua program yang sangat mendasar di masa yang akan datang. Pendidikan dan kesehatan sebagi kunci utama peningkatan mutu Sumber daya Manusia (SDM) yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan memberikan berbagai fasilitas dan reward seperti tunjangan profesi guru dan tunjangan penghasilan tambahan guru. Alokasi anggaran APBD untuk gaji tenaga pendidikan mencapai lebih dari Rp. 576 M, sedangkan APBD bagi PNS bidang kesehatan mencapai Rp. 86 miliar.

Porsi belanja APBD Bantul terbesar memang digunakan untuk gaji pendidik dan kesehatan yang merupakan aktor penentu utama Human Development Index Bantul yang berhasil meningkat dari tahun ke tahun, sehingga total belanja pegawai dari dua sektor yakni pendidikan dan kesehatan mencapai lebih dari Rp. 644 M ujar Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati.

Sementara sekretaris daerah Bantul (Riyantono) menjelaskan langkah Bantul dalam upaya peningkatan kualitas SDM dengan menyekolahkan guru ke jenjang yang lebih tinggi, mengupayakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ideal seperti satu kelas dua guru serta memberikan reward bagi kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

Jadi saya tegaskan porsi belanja APBD terbesar memang untuk gaji pegawai, namun kembali diperuntukkan bagi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kesehatan tegasnya

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) , Drs. Tri Saktiyana menambahkan beberapa efisiensi yang telah dilakukan Bantul seperti regrouping, kewajiban camat membuat grand desain anggaran, pengefisien penggunaan mobil dinas dan sebagainya.

Data alokasi anggaran di Kabupaten Bantul Th. 2012 yakni untuk belanja gaji tenaga pendidik Rp. 434.864.124.000,-, tunjangan profesi guru Rp. 134.387.639.400,- tunjangan tambahan penghasilan guru Rp. 7.016.250.000,-, total APBD gaji tenaga pendidikan lebih dari Rp. 576.268.013.000,-, total anggaran PNS dalam bidang kesehatan Rp. 68.253,069.000,-. Jumlah belanja pegawai tenaga pendidikan dan kesehatan lebih dari Rp. 644.521.082.000,- (dib)

APBN TAHUN 2012

-->

APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sumber informasi yang saya dapatkan dari website dirjen perbendaharaan republik Indonesia. Menurut paham saya, APBN untuk tahun 2012, penerimaan pendapatan diperkirakan sebesar Rp 1.311,4 Trilyun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 141,5 Trilyun (12%) dari target APBN P 2011. Kenaikan penerimaan pendapatan diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan pada penerimaan pajak. Sedangkan pada anggaran belanja, di tahun 2012 diperkirakan mengalami kenaikan menjadi Rp 1.435,4 Trilyun. Pada anggaran belanja, terjadi peningkatan sebesar Rp 114,7 Trilyun (8,7%) dari anggaran untuk belanja yang telah di tetapkan pada APBN P 2011, yang hanya sebesar Rp 1.320,8 Trilyun. Pengeluaran untuk belanja, paling banyak untuk belanja pemerintah pusat baik yakni sebesar Rp 965,0 Trilyun sedangkan untuk di transfer kepada pemerintah daerah sebesar Rp 470,4 trilyun.

Dari, penjelasan singkat di atas, maka di perikirakan APBN 2012 akan mengalami defisit sebesar Rp 124,0trilyun. Guna menutupi defisit tersebut, dianggarkan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri pembiayaan diperkirakan mampu mencapai Rp 125,9Trilyun sedangkan dari luar negeri di harapkan hanya sebatas Rp 1,9 Trilyun.

Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunduh fileberikut http://www.ziddu.com/download/20468108/NKdanAPBN-P2012.pdf.html

Tugas APBN thn 2013

-->

 

Disini akan di informasi mengenai RAPBN tahun 2013, yang saya peroleh dari dirjen perbendaharaan Indonesia. ( anggaran.depkeu.go.id )

Hal-hal yang dapat di informasiakan,sebagai berikut:
Pada tahun 2013 dianggarkan pendapatan akan meningkat menjadi Rp 1.507,7 trilyun. Yang mana sebelumnya di tahun 2012 hanya sebesar Rp 1.358,2 Trilyun.

Penerimaan dari perpajakan, masih berkontribusi terbesar untuk perolehan pendapatan negara, yakni sebesar Rp 1.178,9 Trilyun.

Selain pendapatan yang mengalami peningkatan, anggaran untuk biaya juga meningkat. Yang tadinya hanya Rp 1.548,3 Trilyun menjadi Rp 1.657,9 Trilyun. Anggaran belanja untuk pemerintah pusat paling banyak. baik yang untuk belanja kementerian atau pon non kementerian. Dengan total Rp 1.139,0 Trilyun. Hampir 68% total anggaran belanja digunakan untuk belanja tersebut.

Sehingga, di tahun 2013, pemerintah Indonesia sepertinya tetap akan menghadapi kondisi defisit. yakni sebesar Rp 150,2 Trilyun.

Untuk menutup defisit tersebut, terdapat anggaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 150,2 Trilyun. hal ini untuk menutup desifit yang terjadi.

Untuk selengkapnya, unduh saja file berikut  http://www.ziddu.com/download/20467952/NotaKeuanganRAPBN2013.pdf.html

Tugas Akuntansi Sektor Publik

-->

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011

Semester II (Sudah DiAudit)

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

a. Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.295,00 triliun atau

98,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883,72 triliun atau 97,30 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp411,32 triliun atau 99,71 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp44,50 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA

2011 sebesar Rp84,40 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 adalah sebesar Rp130,95 triliun atau 86,82

persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46,55 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, danekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.023,44 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp266,81 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp750,03 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp438,63 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.947,37 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka

Pendek sebesar Rp246,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.700,93 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.076,07 triliun yang terdiridari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40,81 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.035,26 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp98,98 triliun, sedangkan pada awal tahun 2011 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,03 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 menjadi Rp99,01

triliun.

Selama TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp32,78 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp117,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp131,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,31 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp40,32 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,29 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 menjadi Rp107,84 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp6,61 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,29 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,25 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,33 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,10 triliun. Selama tahun 2011 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,17 triliun,

sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp121,26 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012

Semester I (Belum DiAudit)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2012 (Unaudited) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Semester I Tahun 2012 ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Semester I Tahun 2012 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

a. Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 30 Juni 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester I TA 2012 adalah sebesar Rp593,73 triliun atau 45,28 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2012 adalah sebesar Rp628,61

triliun atau 43,79 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp392,78 triliun atau 40,70 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp235,53 triliun atau 50,07 persen dari APBN. Selain itu, pada Semester I TA 2012 terdapat Suspen Belanja sebesar Rp0,30 triliun.

Realisasi Defisit Anggaran Semester I TA 2012 adalah sebesar Rp34,88 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto Semester I TA 2012 adalah sebesar Rp100,48 triliun atau 81,02 persen dari APBN, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65,60 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN Semester I TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2012.

Jumlah Aset per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp3.259,36 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp463,90 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp800,44 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.606,62 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp388,40 triliun.

Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp2.077,40 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp195,20 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.882,20 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp1.181,96 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp272,19 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp909,77 triliun.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, dan 30 Juni 2011 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Semester I TA 2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2012.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp107,84 triliun, sedangkan pada awal tahun 2012 terjadi penyesuaian tambah sebesar Rp0,12 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, KPPN, Kas BLU, dan Hibah Langsung tahun 2012 menjadi Rp107,96 triliun.

Selama Semester I TA 2012 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp4,30 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp30,59 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp100,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp4,13 triliun, dan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp0,21 triliun, dan Selisih Kurs sebesar Rp1,25 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung per 30 Juni 2012 adalah Rp170,46 triliun.

Selain kas di atas, per 30 Juni 2012 terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp40,81 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4,24 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,41 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp12,26 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,16 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp227,66 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Semester I TA 2012, TA 2011, dan Semester I TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.